411 BAGIKAN. URUSAN moral, tak sekadar jadi tanggung jawab pribadi. Pun ia merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika di Aceh kita mengenal polisi syariah, maka di zaman hindia belanda ada polisi susila (Zedenpolitie). Pemerintah Hindia Belanda menganggap soal moral, merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, mereka mendirikan polisi Berbedadari Marsose di Hindia Belanda, Maréchaussée di Eropa atau Amerika Serikat sekadar unit kepolisian militer yang bukan diperuntukkan bagi peperangan gerilya. Sebelum di Hindia Belanda, unit Maréchaussée sudah eksis di Eropa. Ia sejatinya semacam provost atau polisi militer di masa sekarang; atau gendarmerie dalam istilah Prancis, feldgendarmerie (Jerman), Guardia Civil (Spanyol Padazaman penjajahan Hindia Belanda jg tercermin kepentingan seperti itu, ada juga pembedaan antara jabatan dan pangkat kepolisian Eropa/Belanda dan kepolisian "Inlanders". Asisten Wedana dan Wedana Polisi. Untuk orang Eropa/Belanda, diadakan pangkat Hoofd Agent, Inspecteur van Politie dan Commisaris van Politie. Semenjak tahun 30-an Namundalam pelaksannanya, nyatanya polisi Indonesia (Polri) di masa selanjutnya mewarisi sifat-sifat dari polisi kolonial Hindia Belanda. Di medio tahun 1960 - 1980an, Polri merupakan lembaga berpengaruh setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Majalah Detektif, 1971). Terlebih setelah tahun 1966, dimana Polri dan TNI bergabung menjadi Setelahmenyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang pada 8 Maret Organisasiyang didirikan para mahasiswa STOVIA, sekolah dokter pribumi zaman Hindia Belanda KST Korps Speciale Troepen (kesatuan pasukan khusus Belanda di masa Revolusi Nasional Indonesia) Keadaanserdadu Inggris dan Australia di salah satu kamp tawanan perang Jepang di Batavia. "Saya lahir dan dibesarkan di Bandung," ungkap Frans van Bommel kepada saya sekitar empat tahun silam. Kemudian dia melanjutkan, "Saya masih ingat, semua ketakutan, kecemasan, dan peristiwa pada hari-hari itu—kala Hindia Padatahun 1800-an itu, gaji manajer perusahaan yang merupakan warga Belanda, mencapai 400 gulden per-bulan. Untuk tunjangan pindahan rumah bagi seorang manajer 1000 gulden. "Padahal, harga satu ekor kerbau saat itu ialah 10 gulden," kata dia. Gaji mandor, yang umumnya warga pribumi, hanya 20 gulden per bulan. Title Plakat dari korps polisi militer tentara Belanda (kanan : seorang bapak berasal dari Manado dan anaknya yang menjadi polisi militer Belanda dalam kesatuan brigade yang sama) [gambar] / dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI, Author: Perpustakaan Nasional, Publisher: Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, [199-?], Subject: Angkatan bersenjata - Polisi militer | Aceh -- Zaman kolonial Padamasa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. LK61. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID iZ9o0fBj50GCqKaE-nz9-ADRZVsGhvLDKj7Z7wrvYk6W6y57W7HHqA== NilaiJawabanSoal/Petunjuk MARSOSE Korps polisi militer pada masa pemerintahan Hindia Belanda GENDARMERI 1 pasukan polisi militer; 2 korps polisi militer; 3 asrama korps polisi militer PM Polisi Militer MARINYO Polisi militer POMAD POLISI Militer Angkatan Darat SEKAUT Kepala polisi masa penjajahan Belanda WEDANA Pembantu bupati pada masa Hindia Belanda KENPETAI Polisi militer Jepang pd waktu Perang Dunia II PETA Pembela Tanah Air kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa pendudukannya di Indonesia ERA Masa ZAMAN Masa KST Korps Speciale Troepen kesatuan pasukan khusus Belanda di masa Revolusi Nasional Indonesia KALA Masa SWAT Special Weapons And Tactics polisi dari Amerika yang menggunakan senjata ringan ala militer MILISI Kewajiban masuk tentara untuk masa tertentu, orang yang menjadi prajurit karena memenuhi wajib militer DEMOBILISAN Anggota tentara yang dikerahkan pd masa perang yang telah dibebaskan dari tugas militer setelah perang selesai KEONARAN Kegemparan; kerusuhan; keributan ~ itu baru dapat diatasi setelah datang polisi yang dibantu oleh pasukan militer DEMOBILISASI Pembubaran tentara yang dikerahkan pd masa perang; pembebasan dari tugas militer thd tentara yang dikerahkan pd masa perang setelah perang selesai; INLANDER Sebutan bagi penduduk asli di kepulauan Nusantara Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pd masa penjajahan Belanda innalillahi wa innailaihiroji... MENGURUNG 1 membubuhkan tanda kurung pd angka dalam hitungan atau pd kata dalam kalimat; 2 memasukkan ke dalam kurungan penjara dsb; 3 membiarkan ada di da... POLISI 1 badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang; 2 anggota dari badan... PERINTAH 1 perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan atas - sang pangeran, beberapa pelayan datang; atas -, dengan pe... Polisi Hindia Belanda Wilayah Yogyakarta, Tahun 1923 INDONESIA, JAKARTA – Setelah zaman kerajaan berlalu, Indonesia sempat dijajah dalam kurun waktu 3,5 abad oleh Belanda. Di masa itu, tugas polisi dipercayakan kepada warga pribumi. Namun, bukan untuk menjaga keamanan negara, mereka malah ditugaskan menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pasukan keamanan ini terbagi atas beberapa bentuk di antaranya Veld Politie Polisi Lapangan, Stands Politia Polisi Kota, Cultur Politie Polisi Pertanian dan Bestuur Politie Polisi Pamong Praja. Namun, saat itu warga pribumi cuma menjadi bagian dari anggota keamanan dan tak bisa menempati posisi tinggi seperti Hood Agent Bintara, Inspekteur van politie dan komisaris van Cuma diperkenankan menjadi mantra polisi, asisten wedana dan wedana polisi. Misalkan era pemerintahan Herman Willem Daendels, Tegal adalah pemasok beras untuk kawasan timur nusantara. Untuk mengamankan wilayah ini, Daendels membentuk kesatuan berkuda yang diberi nama Jayengsekar. Dalam Kamus Sansekerta Indonesia, Jayengsekar berarti nama kesatuan prajurit kraton. Baca Juga Ketika Moehammad Jasin dan Korps Polisi Ikut Angkat Senjata dalam Pertempuran Surabaya Personil Jayesengkar diambil dari kalangan anak-anak elit pribumi yang tak tertampung dalam birokrasi kolonial. Mereka mendapat pelatihan militer maupun seragam khusus dan berada di bawah perintah masing-masing kepala distrik kabupaten. Sementara di ibukota keresidenan provinsi, mereka di bawah kendali pejabat kulit putih. Jumlah prajuritnya berkisar dari 50-100 orang, tergantung luas wilayahnya. Gaji mereka dibayar dengan petak sawah di tempat mereka bertugas. Merujuk pada pasal 25 Ordonantie den 18 Augustus 1808, Djoko Marihandono mencatat bahwa sejumlah pasukan Jayengsekar di berbagai prefektur. Untuk wilayah Tegal dibentuk 80 pasukan Jayengsekar dengan kekuatan 80 prajurit; Pekalongan 50 prajurit; Semarang 100 prajurit; Jepara 100 prajurit; Rembang 50 prajurit; Gresik 50 prajurit; Surabaya 80 prajurit; Pasuruan 100 prajurit; Sumenep 100 prajurit. Selama tiga tahun memerintah Jawa, Daendels melaporkan kepada kaisar Prancis Napoleon Bonaparte bahwa dirinya telah merekrut sebanyak pasukan Jayengsekar. Sepeninggalan dia, Jayengsekar masih bertahan hingga 1874. Setelah Jayengsekar, muncullah polisi kolonial. Kesatuan ini dibentuk pada tahun 1897. Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi kemudian meluas ke urusan politik hingga moral. Maka dibentuk pula unit khusus polisi susila untuk memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan homoseksualitas. Contohnya pada tahun 1930-an polisi menangkap orang-orang yang diduga homoseksual, tak peduli orang Eropa atau pejabat tinggi pemerintah yang melakukan hubungan seksual dengan anak lelaki di bawah umur di bawah 21 tahun. Warga Pribumi Diberi Jabatan pada Masa Penjajahan Jepang Saat Jepang menguasai Nusantara, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah yaitu Sumatera dan Jawa, masing-masing dibawah Angkatan Darat, Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut. Jepang membentuk Pembela Tanah Air PETA di Jawa, Giyugun di Sumatera, terdapat pula Heiho yang diintegrasikan ke dalam pasukan Jepang. Pemuda-pemuda dihimpun dalam Seinendan dan Keibodan. Serta Fujinkai khusus untuk wanita. Pada masa pendudukan Jepang, hanya ada satu bentuk kepolisian, yaitu Keisatsutai Polisi. Untuk wilayah Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Lalu Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi. Sementara Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin. Baca Juga Torehan Jasa Brimob untuk Indonesia Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia. Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa. Masa Awal Kemerdekaan, dari PRI Menuju Polri Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, polisi bentukan Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan. 4 hari setelah Indonesia merdeka, para mantan kesatuan polisi bentukan Jepang mengambil sikap untuk siap berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menamakan diri Polisi Republik Indonesia PRI. Selanjutnya, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara KKN. Kala itu, kepolisian masih ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi. Akan tetapi pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung. Setelah itu, PRI mulai terlibat dalam sejumlah pertempuran. Seperti menyerang dan merampas senjata-senjata Jepang hingga menghadapi pasukan Inggris dan Belanda di Tanjung Perak. Mereka juga terlibat dalam insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, sekaligus mendukung dan mempelopori pertempuran Surabaya. Namun, sejak terbitnya Perpres Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Sejak hingga hari ini, Polri telah merayakan Hari Bhayangkara yang ke-73.